Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan Rekomendasi Ketinggian Bangunan (RKB).

Rekomendasi Ketinggian Gedung (RKB)

Dasar Hukum RKB :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Instansi Kabupaten Bogor;
  4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
  5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Rekomendasi Ketinggian Gedung adalah Kajian teknis oleh Dinas dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang merekomendasikan batas maksimum mengenai lapis lantai bangunan atau ketinggian/ elevasi bangunan pada suatu site oleh karena sebab kawasan tersebut belum ditetapkan ketentuan tinggi bangunannya didalam Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan .

Persyaratan Rekomendasi Ketinggian Bangunan (RKB)

  1. Surat permohonan RKB yang ditujukan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
  2. Fotokopi KTP pemohon;
  3. Fotokopi dokumen Izin Pemanfaatan Ruang (IPPT, ILOK, Penetapan Lokasi);
  4. Dokumen Detailed Engineering Design (DED) dari Pekerjaan : arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal (yang ditandatangani oleh penanggungjawab perencana Ber SKA (Sertifikat Keahlian).
  5. Untuk Bangunan Tinggi yang berada pada wilayah KKOP (Keamanan Keselamatan Operasional Penerbangan) harus mendapatkan Rekomendasi Ketinggian maksimal dari Otoritas Penerbangan / Lanud Atang Sanjaya, Bogor


2017 © Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman